Pilkada DKI Jakarta tahun ini adalah pilkada terkotor sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, isu agama dan suku berulang-ulang dimainkan untuk menjatuhkan salah seorang calon yang berbeda dari mayoritas masyarakat Jakarta. Padahal, fenomena adanya pemimpin daerah yang bukan putra asli daerah tersebut atau berlainan agama sudah sering marak. Sebut saja Gubernur Jambi Zumi Zola yang berasal dari Jakarta, Wakil Walikota Palu Sigit 'Pasha' Purnomo yang asli Donggala, serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Bupati Sula Hendrata Theis yang beragama Katolik di tengah mayoritas penduduknya yang muslim.
Mengapa ya masyarakat kita seakan "kaget" dengan perbedaan yang ada, padahal fenomena ini sudah ada sejak lama?
Aku sejujurnya juga heran. Padahal penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (sekarang hanya Pendidikan Kewarganegaraan) sudah gencar dilakukan dan mengarahkan pembelajarnya untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Namun, masih ada saja kelompok yang (aku tidak yakin mereka belajar PKn dengan baik jaman sekolah dulu) memainkan isu SARA untuk kepentingan kekuasaan. Meski di satu sisi bagiku ini memuakkan, di sisi lain ini membuatku paham bahwa teori kekuasaan dalam politik itu benar adanya. Semua orang yang menginginkan kekuasaan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Homo homini lupus. Setiap manusia adalah serigala bagi manusia yang lain.
Dari sekian banyak cara yang digunakan, aku masih menganggap penggunaan cap kafir dan beriman itu hal yang biasa karena cap ini digunakan juga dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu. Hal yang paling ajaib justru adalah penggunaan cap pribumi dan keturunan dengan penempelan stiker "Pribumi" di mobil-mobil. Ya. Kalian yang merasa diajarkan untuk menghargai perbedaan suku dalam PKn bisa tertawa sekeras-kerasnya untuk fenomena ini, tetapi hal ini fakta dan benar-benar terjadi. Kalian pun boleh bertanya-tanya apa motivasinya menggunakan cap tersebut karena aku pun demikian. Ya Tuhan, salah juga ya selama ini dunia memuji kita atas kebebasan dalam hal kesukuan kalau ada kelompok masyarakat yang kurang kerjaan seperti ini.
Kalau kuingat-ingat lagi, aku dulu juga pernah berinteraksi dengan orang-orang seperti itu, meski akhirnya aku tidak menyangka bahwa orang-orang seperti ini bisa berkumpul jadi satu dan melaksanakan aksi paling tidak berfaedah. Dulu ada yang mengirimiku DM di salah satu sosial media menanyakan apa manfaatnya ilmu hubungan internasional bagi pribumi. Reaksiku? Aku tidak pernah mau menjawab. Pertanyaannya saja salah. Baru tahu aku di Indonesia yang sudah merdeka ini masih ada pembagian pribumi dan pendatang layaknya jaman penjajahan. Pola pikirnya saja masih terjajah, bagaimana aku mau menjawab?
Seandainya saja kita semua mau membuka buku dan mengulas kembali apa yang sudah dipelajari selama sekolah, maka aksi seperti ini sudah dikritik oleh seluruh warga negara Indonesia. Pertama, kalau mau ada cap pribumi dan pendatang, maka tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang mendapatkan cap pribumi. Mengapa? Silakan diingat kembali pelajaran Sejarah kelas VII SMP dan X SMA. Banyak sekali teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari luar, bukan dari bangsa kita sendiri. Hanya ada satu teori yang menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa kita sendiri yang diusung oleh Moh. Yamin, tetapi (karena namanya juga masih teori) masih banyak kritik atasnya. Sisanya? Ada Teori Yunan yang menyatakan nenek moyang kita berasal dari Yunan, ada yang menyatakan dari Taiwan, dan lain sebagainya. Belum ada yang bisa menjadikan teori-teori ini sebagai hukum, sehingga cap pribumi sendiri bisa dipertanyakan: apa mereka sendiri sudah tahu asal-usul nenek moyang mereka?
Kedua, apa yang membuatku berpikir bahwa penggunaan kata pribumi seakan seperti jaman penjajahan, itu karena memang kata tersebut digunakan dalam jaman penjajahan, terutama untuk membedakan jenis pekerjaan dan taraf pendidikan yang didapat dalam penilaian pemerintah kolonial. Diskriminatif, bukan? Kalau kita sendiri tidak bisa menyingkirkan pola pikir demikian, untuk apa repot-repot teriak merdeka? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka adalah rumah bagi seluruh etnis yang telah memperjuangkannya dan mencintainya, serta bebas dari pola pikir kolonial yang membelenggu. Kalau kita masih dibelenggu pola pikir kolonial, untuk apa kita merayakan kemerdekaan? Pola pikirnya saja masih terjajah!
Ketiga, kita harus tahu apa yang membuat suatu etnis menjadi "eksklusif" di mata yang lain. Sebab, etnosentrisme bukan satu-satunya penyebab. Dalam hal ini, kita bisa melihat etnis Cina yang ada di negara kita. Sejak jaman dahulu kala, bukankah mereka sering kali dijadikan kambing hitam? Terutama, dalam perubahan besar yang terjadi di Indonesia, yakni dalam kelahiran dan tumbangnya Orde Baru. Dalam periode kelahiran Orde Baru, orang-orang Cina dibredeli identitasnya, disuruh berganti nama, tidak boleh merayakan hari-hari besar mereka, dan mendapatkan stigma-stigma lainnya dari pemerintah, sementara dalam proses tumbangnya Orde Baru, di tengah aksi-aksi reformasi, orang-orang Cina dilempari dan dirusak tokonya, wanita-wanitanya diperkosa di jalan-jalan, dibunuh, dan lain sebagainya. Bukankah hal-hal demikian dapat menimbulkan trauma? That is why, you better stop judging. Banyak hal yang menjadi faktor mengapa etnis Cina nyaman jika berkumpul dengan sesamanya.
Karena itulah, seharusnya kita semua sadar bahwa selama kata WNI masih melekat sebagai identitas kita di negara ini, hak dan kewajiban kita bagi Indonesia adalah sama. Kita semua bisa memilih dan dipilih sebagai calon pemimpin. Kita semua bisa berpartisipasi dalam politik. Kita semua bisa memberikan saran bagi kemajuan negara ini. Untuk apa menunjuk si A pendatang dan si B pribumi jika kalian hidup di negara merdeka? Merdekakanlah pola pikir kalian, bukan hanya secara fisik saja.
Sincerely yours,
Anissa Antania Hanjani
Komentar
Posting Komentar